Walikota Kurang Tanggap Sejarah

Keinginan Walikota Cirebon, Subardi S.Pd, untuk menggabungkan perayaan hari ulang tahun (HUT) Kota dan Kabupaten Cirebon menuai kritik keras. Guru Besar Sosiologi, Prof. Dr. H. Abdullah Ali M.A, menanggapi ide Walikota secara tegas. 

Menurutnya, penggabungan perayaan HUT Kota dan Kabupaten Cirebon tidak mungkin dapat dilakukan.   Usulan penggabungan hari jadi tersebut mengindikasikan ketidakpahaman Subardi atas sejarah kota yang dipimpinnya. 

"Kasus Bogor tak bisa disamakan dengan Cirebon karena Kota dan Kabupaten Bogor tidak memiliki sejarah yang fundamental seperti Kota dan Kabupaten Cirebon. Kita tentu tahu, HUT Kota Cirebon bertolak dari sejarah Babad Cirebon, saat Cirebon mulai dibangun oleh Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Cakrabuana.  Titik tolak inilah yang kemudian membuat para sesepuh Cirebon mencanangkan tanggal 1 Muharram sebagai  tahun kelahiran Kota Cirebon," ungkapnya, Senin (26/1).

Sedangkan sejarah lahirnya Kabupaten Cirebon, lanjut dia, dimulai dari berubahnya kerajaan Cirebon menjadi kerajaan Islam, yang diproklamasikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati.  Sunan Gunung Jati sendiri adalah anak dari adik Pangeran Cakrabuana.

"Dari sejarah ini saja sudah jelas, mengapa HUT Kota dan Kabupaten Cirebon berbeda. Yaitu karena  perbedaan penentuan peristiwa antara mulai dibangunnya Cirebon dan  berubahnya kerajaan Cirebon menjadi kerajaan Islam. Jadi jangan heran  kalau umurnya berbeda. Umur pendirinya saja sudah terpaut jauh, antara paman dan keponakan," urai Abdullah Ali.

Mungkin, Walikota harus kembali membaca buku primbon mengenai sejarah Cirebon. Sebagai orang nomor  satu di Kota Cirebon, seharusnya Walikota lebih paham mengenai sejarah kota yang dipimpinnya. 

"Pendekatan sejarah tidak mungkin dapat digantikan dengan pendekatan ekonomi, jika itu adalah tujuan Walikota mengusulkan ide penyatuan HUT Kota dan Kabupaten Cirebon. Walikota harus membaca lagi sejarah Cirebon. Tidak bisa sembarangan menyatukan hari jadi dua kejadian hanya dengan alasan efisiensi biaya," tegas Abdullah Ali. 

*Dimuat di SK Mitra Dialog, 28 Januari 2009. Tentunya dengan mengganti judulnya. Mungkin karena judul asli tulisan dinilai terlalu 'manampar' Walikota? Who know.. :)